Satgas PPKPT merupakan unit/garda terdepan di lingkungan kampus yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dan berpedoman pada Prinsip Penanganan Berperspektif Korban.

• Tujuan Utama: Menangani kasus kekerasan secara cepat, adil, dan efektif; melindungi hak serta keselamatan korban, pelapor, saksi, dan pihak terkait; serta mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
•  
• Prinsip Utama Penanganan Kasus: Berperspektif korban, kerahasiaan, keadilan, non-diskriminasi, keamanan, dan akuntabilitas.
•  

Tahapan Standar Proses Penanganan Kasus

Alur penanganan kasus kekerasan oleh Satgas PPKPT terdiri dari 8 tahapan utama:

1. Penerimaan Laporan
   • Laporan diterima melalui kanal resmi (langsung, email, hotline/WhatsApp, atau sistem online).
   • Sekretariat Satgas melakukan pencatatan dan memberikan nomor kasus maksimal $1 \times 24$ jam.
   • Output: Laporan tercatat.
2. Penapisan Awal
   • Sekretariat bersama Tim Penapisan Awal menilai kelengkapan informasi dan urgensi.
   • Menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam ranah PPKPT.
   • Output: Hasil penapisan awal (diterima/ditolak).
3. Perlindungan dan Penanganan Awal
   • Menawarkan langkah perlindungan kepada korban (keamanan fisik, psikologis, akademik, medis, hukum, dll.).
   • Memberikan rujukan layanan jika diperlukan.
   • Output: Korban mendapatkan perlindungan awal.
4. Pemeriksaan Kasus
   • Tim Pemeriksa melakukan pengumpulan informasi, keterangan, dan bukti secara objektif.
   • Melakukan wawancara kepada korban, terlapor, saksi, serta pihak terkait.
   • Output: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Bukti.
5. Analisis dan Rapat Pleno
   • Tim Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan.
   • Rapat pleno Satgas dilaksanakan untuk menganalisis dan menentukan rekomendasi penanganan.
   • Output: Rekomendasi penanganan.
6. Keputusan dan Tindak Lanjut
   • Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan keputusan berdasarkan rekomendasi Satgas.
   • Menetapkan sanksi atau tindakan perbaikan jika terbukti.
   • Output: Surat Keputusan (SK) dan Tindakan.
7. Pemulihan dan Pendampingan
   • Memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan akademik secara berkelanjutan bagi korban.
   • Pemulihan dilakukan sesuai kebutuhan korban.
   • Output: Korban mendapatkan pemulihan berkelanjutan.
8. Monitoring dan Evaluasi
   • Memantau pelaksanaan keputusan dan pemulihan.
   • Mengevaluasi proses dan memperbaiki sistem untuk pencegahan kekerasan di masa mendatang.
   • Output: Laporan monitoring & rekomendasi perbaikan.